PALEMBANG.SUMSEL.TODAY
Pendidikan adalah persoalan yang sangat fundamental dan sangat Pokok bagi Bangsa indonesia, Dengan adanya Pendidikan yang di usahakan oleh Institusiinstitusi legal yang berjenjang itu, Sangat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, Sehingga harapan yang semestinya dapatlah terwujud, Peran pendidikan adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Porsi Anggaran 20 Persen yang di-lsyaratkan oleh APBN dapat berjalan sesuai harapan kita bersama.
Nopri. MT, salah satu massa dari PETITUM BERSAMA yang melakukan aksi demo di kantor Gubernur terlihat sempat mau membakar dirinya dengan bermandikan bensin sebagai bentuk protes terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Senin (18/03/24).
Tampak terlihat dilapangan, Nopri. MT yang sudah menyirami tubuhnya dengan bensin ini hampir saja ingin membakar dirinya dengan mencari-cari dan meminta korek api untuk disulutkan ke bajunya.
Selain itu, dalam aksi ini juga sempat diwarnai ketegangan disaat koordinator aksi meminta mobil komando agar merangsek ke dalam dengan menabrakkannya, tapi beruntung tidak jadi. Aksi demo pun berlanjut dengan kericuhan dimana terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian karena massa aksi mendesak ingin masuk ke halaman kantor Gubernur.
Adapun massa aksi tersebut terdiri dari Enam organisasi seperti DPW Garda Alam Pikir Indonesia, DPW PPMI, DPD GRIB Banyuasin dan PB. FPMP, DPW MSK-indonesia serta Penggiat Demokrasi Macan Tutul ini sejatinya ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada PJ. Gubernur Sumsel. Tapi disayangkan PJ. Gubernur tidak berada ditempat dan ini membuat massa aksi menjadi kecewa.
Koordinator aksi, Mukri AS dalam orasinya mengatakan bahwa pendidikan khsusunya di Sumatera Selatan merupakan persoalan fundamental dan pokok bagi suatu Bangsa karena pendidikan jelas berperan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa. Jika proses awal dalam penerimaan siswa didik baru di pendidikan sudah tidak baik-baik saja maka bisa dipastikan sistem pendidikan akan buruk.
“Bung Hatta pernah berkata bahwa pendidikan adalah jantung hati Bangsa, maka dari itu kedatangan kami ini untuk memberikan kritik dan oto kritik kepada Pemerintah Provinsi terkhusus pada PJ. Gubernur supaya mengembalikan sistem PPDB seperti semula supaya jantung hati Bangsa menjadi baik,” ujar Mukri.
Mukri juga menuturkan bahwa pihaknya meminta kembalikan otoritas PPDB ke Kepala Sekolah, dan Dinas jangan ikut campur apalagi sampai mengkoordinir.
“Kami tegaskan, PJ. Gubernur jangan merusak tatanan atau sistem pendidikan yang sudah ada di Sumsel. Lalu kembalikan PPDB seperti semula, dan jika tidak maka silahkan PJ. Gubernur hengkang dari bumi Sriwijaya Sumatera Selatan ini,” imbuhnya.
Aan Pirang yang juga salah satu koordinator aksi juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa fungsikan Kadisdik Defenitif, jangan PLH yang membuat kebijakan PPDB yang memonopoli dan merusak sistem pendidikan di Sumatera Selatan. Periksa dan ungkap adanya dugaan grativikasi di Dinas Pendidikan.
“Pecat juga Kepsek SMKN 4 Palembang yang merangkap jabatan di SMAN 22. Lalu pecat PLH Kadisdik, Kabid dan Sekretaris Dinas,” pinta Aan.
Norpi. MT yang tadi sempat ingin membakar diri, sebelumnya juga menuturkan dalam orasinya kalau persoalan pendidikan ini tidak menjadi koreksi Pemerintah Provinsi maka PJ. Gubernur harus angkat kaki dari Sumatera Selatan. Dan dirinya juga meminta kepada PJ. Gubernur agar menghentikan ancaman bahwa setiap Jumat akan ada pelantikan pejabat.
“Apabila aspirasi yang sudah kami sampaikan ini tidak di indahkan oleh PJ. Gubernur, lihatlah dalam waktu dekat nanti kami akan mengepung kantor Gubernur dengan massa yang jauh lebih banyak lagi. Dan ingatlah, saya Nopri juga akan melakukan aksi demo membakar diri,” ungkap Nopri.
Hal senada juga diutarakan oleh Henni LS dan Andi Cempako yang sama mengatakan jika pihaknya menduga jika peralihan PPDB ini terindikasi adanya kerja sama dengan pihak Telkom dalam sistem PPDB, bahkan diduga persekolah harus mbayar senilai Rp. 5,5 Juta. Mereka juga menegaskan supaya PJ. Gubernur jangan merusak tatanan dan mengobok-obok sistem pendidikan di Sumsel.
Edward Candra selaku Asisten I Pemprov Sumsel saat dimintai keterangannya kepada wartawan menuturkan bahwa aspirasi yang disampaikan tadi akan segera disampaikan kepada pimpinan dan terkait PPDB dirinya berharap semua bisa menyesuaikan sesuai aturan dan masyarakat bisa memakluminya.
“Kita selalu terbuka terhadap semua aspirasi dan apa yang sudah disampaikan akan segera kita sampaikan kepada pimpinan,” ujar Edward Candra.
Fenomena Kontradiksi serta Problem dunia pendidikan di Sumatera Selatan, yang kini canter menjadi koreksi semua pihak organisasi penggiat demokrasi, menjadi menarik untuk kami memberikan Oto Kritik dari Organisasi DPW Sumsel Garda Alam Pikir IndonesiaDPW PPMI DPD Grib Kab.Banyuasin-PB.FPMP-DPW Sumsel MSK-Indonesia dan DPW Sumsel Penggiat Demokrasi Macan Tutul , Memberikan Sikap Sebagai Berikut :
1. Kembalikan PPBD Seperti Semula, Jangan Merusak sistem yang sudah Ada.
2. Diduga MALL Administrasi dari OMBUDSMAN Tapi Nyatanya Sampai Sekarang, Hanya Kadisdik Sumsel yang di Sanksi, Sedangkan KABID, KASI, KEPSEK Tidak dapat Sanksi Hanya Teguran Lisan Inspektorat.
3. Kembalikan Otoritas PPDB Ke-Kepala Sekolah SMA/SMK, Dinas Jangan ikut Campur, Apalagi Sampai Mengkordinir, Terindikasi ada mau kerjasama dengan Pihak Telkom dalam Sistem PPDB, Bahkan diduga Persekolah harus Bayar 4#5.5 Jt. Kalau hal ini | Sampai Terjadi, Maka akan kami laporkan Ke-Pihak APH.
4. Pecat Kepala SMKN 4 palembang yang Merangkap Jabatan SMAN 22 Palembang, Karena Kami anggap Ilegal, Masih menyangkut Kasus PPDB Pada SMAN 22 Palembang dan Kami Duga KADISDIK PLH Mendapat Suap Tidak di ketahui KABID, KASI dan KEPSEK.
S5. Kami Tegaskan Kepada PJ. Gubernur Sumsel Jangan Merusak Tatanan dan MengobokObok Sistem Pendidikan di SUMSEL , Apabila hat ini tidak di Indahkan, Segera Hengkang dari Bumi Sriwijaya Sumsel.
6. Hentikan Indikasi Ancaman PJ.Gubernur Sumsel, Bahwa Setiap Jum’at ada Pelantikan.
Selain itu, Ketua Garda Alam Pikir Indonesia, Yan Coga yang juga sebagai Koordinator aksi turut menyatakan sikapnya menyayangkan adanya campur tangan Dinas yang bisa merusak sistem yang ada di PPDB.
“Kami kecewa tidak adanya PJ. Gubernur untuk mendengar aspirasi kami ini. Kami meminta PJ. Gubernur agar mengembalikan otoritas PPDB ke Kepala Sekolah dan segera pecat Sutoko menjadi PLH,” kata Yan Coga.
Kepada aparat kepolisian jangan mau kita dibenturkan oleh mereka, kami ini juga berjuang untuk anak-anak kalian kelak masuk sekolah. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan sudah banyak yang kami korbankan, imbuhnya.
“Kami kasih tempo waktu selama Satu Minggu, jika apa yang sudah kami sampaikan untuk meminta kembalikan sistem PPDB seperti semula maka kami akan kembali aksi kepung kantor Gubernur,” tegas Yan Coga.DN(red)
