PALEMBANG.SUMSEL.TODAY
Puluhan massa dari kelompok Pegiat Demokrasi yang menamakan diri “Macan Tutul” menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (19/5/2025).
Aksi yang dikomandoi Nopri MT, Mukri As, MD Rohim, Henny LS, dan Robi Tamsis, ini berlangsung panas dengan tuntutan yang menggemparkan.
Mereka menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh oknum ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yakni Frans Valentino, S.Pd.
Koordinator lapangan, terdiri dari nama-nama unik seperti Tungau, Andi Cempaka, Jerry Lilin, dan Kiki Suling.
Dalam orasinya, Nopri MT dan Henny LS dengan lantang menyebut nama Frans Valentino (FV) dan membeberkan sederet dugaan pelanggaran yang membuat massa tersulut emosi.
“Bagaimana mungkin seorang yang pernah terjerat kasus pencurian berdasarkan Pasal 363 KUHP bisa lolos seleksi PPPK? Ini bukti nyata adanya kelalaian atau bahkan permainan dalam rekrutmen ASN!” teriak Nopri dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, FV juga disebut-sebut terlibat dalam kasus asusila setelah menjabat PPPK, dengan membawa anak di bawah umur ke sebuah penginapan di Betung, Kabupaten Banyuasin, pada 2023.
Henny LS melanjutkan bahwa FV juga diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial W, yang merupakan anak dari seorang kepala sekolah SD Negeri 1 Gardu Harapan, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba.
“Tragisnya, perbuatan diduga dilakukan di lingkungan sekolah. Korban bahkan mengalami pendarahan dan harus dilarikan ke Rumah Sakit,” ujar Henny.
Lebih mengejutkan, FV disebut merasa aman atas perbuatannya karena diduga mendapat perlindungan dari oknum pejabat, termasuk Bupati Muba dan Gubernur Sumsel.
“Dia dengan entengnya menyebut dirinya dibekingi. Ini mencoreng marwah institusi negara!” kata Nopri lantang.
Ditempat yang sama MD Rohim sedikit menambahkan,”Tak hanya kasus personal, massa juga menyoroti dugaan penurunan kualitas pendidikan di Sumsel serta dugaan penyimpangan dana BOS di SMA Negeri 1 Banyuasin III.”
“Di sana kami temukan indikasi kuat adanya pungli, penyalahgunaan wewenang, dan laporan fiktif BOS. Pendidikan kita sedang darurat,” ucap MD Rohim.
Massa kemudian menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada Pemprov Sumsel dan instansi terkait, di antaranya:
- Usut tuntas dugaan pelanggaran hukum oleh FV secara transparan.
- Pecat FV dengan tidak hormat dari status ASN PPPK.
3.Evaluasi semua pihak yang terlibat atau melindungi FV.
- Tangkap FV secepatnya untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti.
- Gubernur Sumsel diminta turun tangan langsung dan merespons serius tuntutan masyarakat.
- Copot kepala sekolah SD Negeri 1 Gardu Harapan atas dugaan pembiaran tindakan zina di sekolah.
7.Pecat PLT Kadisdik Sumsel dan pejabat terkait jika terbukti lalai atau terlibat.
- BPK dan Inspektorat diminta audit harta kekayaan Kepsek SDN 1 Gardu Harapan serta dana BOS SMA Negeri 1 Banyuasin III.
- Aparat penegak hukum diminta panggil dan periksa seluruh pihak yang diduga terlibat pungli dan penyalahgunaan wewenang.
Aksi ini akhirnya diterima oleh perwakilan Inspektorat Sumsel, Firnansyah, Ia menyatakan siap menampung dan meneruskan aspirasi massa ke pimpinan.
“Semua akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kami hargai semangat masyarakat untuk menjaga integritas birokrasi dan pendidikan di Sumsel,” ujar Firnansyah.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan dijaga aparat kepolisian. Pegiat Demokrasi “Macan Tutul” mengancam akan kembali turun ke jalan jika tak ada respons konkret dari Pemprov Sumsel,(**)
