PALEMBANG.SUMSEL.TODAY
Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) dan Masyarakat kota Palembang melakukan aksi yang ke 3 kali terkait manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (PU Perkim) kota Palembang .Terkait hal tersebut, JPBI dan Masyarakat Kota Palembang bersatu mengajukan tuntutan kepada PJ Walikota agar mencopot Kepala Dinas PU Perkim, Apan Mahali, atas dugaan tindakan korupsi dan kinerja yang dianggap tidak memadai.Palembang, 20 November 2023
Di depan Kantor Walikota Palembang JPBI menegaskan bahwa kondisi lampu mati di sejumlah wilayah kota Palembang telah berlangsung bertahun-tahun, mencerminkan kegagalan manajemen dari Dinas PU Perkim.Selain itu juga menyoroti dugaan keterlibatan istri Kepala Dinas dalam beberapa proyek PU Perkim. Seruan untuk melakukan audit anggaran di dinas tersebut semakin menguat, dengan harapan dapat mengungkap potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Yogi selaku Kordinator aksi mengatakan, Tak hanya kepada Pj Walikota, JPBI juga melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan meminta untuk turun tangan dalam memeriksa harta kekayaan Apan Mahali. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam orasinya, Yogi BOB menegaskan” bahwa tindakan tegas perlu diambil agar proyek-proyek PU Perkim dapat berjalan dengan efisien tanpa ada praktik korupsi. kami berharap bahwa hasil investigasi akan membuka jalan untuk perubahan positif dalam pengelolaan dinas tersebut. kami menuntut tindakan tegas agar proyek-proyek pu perkim di kota Palembang dapat berjalan efisien dan menghindari praktik korupsi. Semua pihak yang terlibat dalam ketidakberesan tersebut harus dipertanggungjawabkan demi kebaikan dan kemajuan kota Palembang.” ujar Yogi.
Pj Walikota Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diharapkan dapat merespons tuntutan ini dengan segera dan memberikan kejelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil demi kebaikan dan kemajuan kota Palembang,”pungkasnya DN(red)
